Pengertian Sistem Ekonomi Komando

Hallo, Selamat Datang di Pendidikanmu.com, sebuah web tentang seputar pendidikan secara lengkap dan akurat. Saat ini admin pendidikanmu mau berbincang-bincang berhubungan dengan materi Sistem Ekonomi Komando? Admin pendidikanmu akan berbincang-bincang secara detail materi ini, antara lain: pengertian menurut para ahli, ciri, jenis, kelebihan, kekurangan, penerapan dan contoh.

Sistem-Ekonomi-Komando

Pengertian Sistem Ekonomi Komando

Sistem Ekonomi Komando adalah sistem ekonomi yang segala sesuatunya tentang ekonomi diatur oleh pemerintah pusat. hal ini bermakna pemerintahan menentukan jenis dan jasa apa yang akan diproduksi, menggunakan metode atau cara apa barang serta jasa tersebut dibuat sampai siapa yang akan mengkonsumsi barang dan jasa tersebut.

Sehingga dalam sistem ini, pemerintah akan lebih mudah mengendalikan inflasi, masalah pengangguran, serta masalah ekonomi lainya. Kesimpulanya semua pergerakan ekonomi berada di tangan pemerintah. Tidak jelas siapa yang pertama kali menggunakan sistem ekonomi komando, namun VOC telah menggunakan sistem ini sebelum Karl Max mencetuskan. (1830-1870).

Secara Umum Pengertian sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi yang segala sesuatunya diatur oleh pemerintah pusat. Sistem ekonomi komando ini disebut juga dengan sistem ekonomi terpusat. atau desentralisasi. Dalam sistem komando, jumlah dan jenis barang yang harus diproduksi ditentukan oleh pemerintah.

Pemerintah mengatur dan merencakanan alternatif penggunaan faktor produksi yang terbatas, misalnya, jika pada masa tertentu dibutuhkan banyak mesin traktor, maka faktor-faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan barang lain (misalnya mobil) dialihkan untuk memproduksi traktor. Biasanya pada sistem ekonomi komando dibentuk badan perencana ekonomi pusat.

Pengertian Sistem Ekonomi Komando Menurut Para Ahli

Berikut dibawah ini terdapat beberapa pengertian sistem ekonomi komando menurut para ahli, antara lain:

  1. Chester A Bemand

Mengatakan bahwa : ”Sistem ekonomi adalah suatu kesatuan yang terpadu yang secara kolestik yang di dalamnya ada bagian-bagian dan masing-masing bagian itu memiliki ciri dan batas tersendir”.

  1. Dumatry (1996)

Mengatakan bahwa :“Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu ketahanan”.

  1. Gregory Grossman and M. Manu

Mengatakan bahwa :“Sistem ekonomi adalah sekumpulan komponen-komponen atau unsur-unsur yang terdiri dari atas unit-unit dan agen-agen ekonomi, serta lembaga-lembaga ekonomi yang bukan saja saling berhubungan dan berinteraksi melainkan juga sampai tingkat tertentu yang saling menopang dan mempengaruhi.”

Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Komando

Berikut dibawah ini terdapat beberapa ciri-ciri sistem ekonomi komando, antara lain:

  • Pemerintah memiliki kekuasaan tertinggi dalam sistem ekonomi.
  • Pihak swasta atau individu tidak punya peran berarti di dalam pasar.
  • Pemerintah menjadi pemilik semua modal dan alat produksi, sedangkan rakyat hanyalah sebagai pengguna saja.
  • Pemerintah mengatur dan menentukan jenis barang dan jasa yang harus diproduksi dan Masyarakat tidak dapat berkreasi sendiri.
  • Pemerintah membuat aturan sistem perekonomian dan masyarakat yang terlibat di dalamnya wajib mengikuti aturan tersebut.
  • Pihak swasta tidak memiliki hak dalam melakukan kegiatan ekonomi.
  • Pemerintah bertanggungjawab penuh terhadap roda perekonomian.

Jenis-Jenis Sistem Ekonomi Komando

Berikut dibawah ini terdapat beberapa jenis-jenis sistem ekonomi komando, antara lain:

  1. Sistem Ekonomi Tradisional

Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional secara turun temurun dengan hanya mengandalkan alam dan tenaga kerja.

Ciri dari sistem ekonomi tradisional adalah :

  1. Teknik produksi dipelajari secara turun temurun  dan bersifat sederhana.
  2. Hanya sedikit menggunakan modal.
  3. Pertukaran dilakukan dengan sistem barter (barang dengan barang).
  4. Belum mengenal pembagian kerja.
  5. Masih terikat tradisi.
  6. Tanah sebagai tumpuan kegiatan produksi dan sumber kemakmuran.

Sistem ekonomi tradisional memiliki kelebihan sebagai berikut :

  • Tidak terdapat persaingan yang tidak sehat, hubungan antar individu sangat erat.
  • Masyarakat merasa sangat aman, karena tidak ada beban berat yang harus dipikul.
  • Tidak individualistis.

Kelemahan dari sistem ekonomi tradisional adalah :

  1. Teknologi yang digunakan masih sangat sederhana, sehingga produktivitas rendah.
  2. Mutu barang hasil produksi masih rendah.

Saat ini sudah tidak ada lagi negara yang menganut sistem ekonomi tradisional, namun di beberapa daerah pelosok, seperti suku badui dalam, sistem ini masih digunakan dalam kehidupan sehari – hari.

  1. Sistem Ekonomi Pasar (Liberal/Bebas)

Sistem ekonomi pasar adalah suatu sistem ekonomi dimana seluruh kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi dan konsumsi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Sistem ini sesuai dengan ajaran dari Adam Smith, dalam bukunya An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations.

Ciri dari sistem ekonomi pasar adalah : 

  1. Setiap orang bebas memiliki barang, termasuk barang modal.
  2. Setiap orang bebas menggunakan  barang dan jasa yang dimilikinya.
  3. Aktivitas ekonomi ditujukan untuk memperoleh laba.
  4. Semua aktivitas ekonomi dilaksanakan oleh masyarakat (Swasta).
  5. Pemerintah tidak melakukan intervensi dalam pasar.
  6. Persaingan dilakukan secara bebas.
  7. Peranan modal sangat vital.

Kebaikan dari sistem ekonomi antara lain:

  • Menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi.
  • Setiap individu bebas memiliki sumber-sumber produksi.
  • Munculnya persaingan untuk maju.
  • Barang yang dihasilkan bermutu tinggi, karena barang yang tidak bermutu tidak akan laku dipasar.
  • Efisiensi dan efektivitas tinggi karena setiap tindakan ekonomi didasarkan atas motif mencari laba.

Kelemahan dari sistem ekonomi antara lain:

  1. Sulitnya melakukan pemerataan pendapatan.
  2. Cenderung terjadi eksploitasi kaum buruh oleh para pemilik modal.
  3. Munculnya monopoli yang dapat merugikan masyarakat.
  4. Sering terjadi gejolak dalam perekonomian karena kesalahan alokasisumber daya oleh individu.

  1. Sistem Ekonomi Komando (Terpusat)

Sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi dimana peran pemerintah sangat dominan dan berpengaruh dalam mengendalikan perekonomian. Pada sistem ini pemerintah menentukan barang dan jasa apa yang akan diproduksi, dengan cara atau metode bagaimana barang tersebut diproduksi, serta untuk siapa barang tersebut diproduksi.

Ciri dari sistem ekonomi pasar adalah : 

  1. Semua alat dan sumber-sumber daya dikuasai pemerintah.
  2. Hak milik perorangan tidak diakui.
  3. Tidak ada individu atau kelompok yang dapat berusaha dengan bebas dalam kegiatan perekonomian.
  4. Kebijakan perekonomian diatur sepenuhnya oleh pemerintah.

Kebaikan dari sistem ekonomi terpusat adalah:

  • Pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran dan masalah ekonomi lainnya.
  • Pasar barang dalam negeri berjalan lancar.
  • Pemerintah dapat turut campur dalam hal pembentukan harga.
  • Relatif mudah melakukan distribusi pendapatan.
  • Jarang terjadi krisis ekonomi.

Kelemahan dari sistem ekonomi terpusat adalah :

  1. Mematikan inisiatif individu untuk maju
  2. Sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat
  3. Masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memilih sumber daya

  1. Sistem Ekonomi Campuran

Sistem ekonomi campuran merupakan dari sistem ekonomi pasar dan terpusat, dimana pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi.

Ciri dari sistem ekonomi campuran adalah : 

  1. Merupakan gabungan dari sistem ekonomi pasar dan terpusat.
  2. Barang modal dan sumber daya yang vital dikuasai oleh pemerintah.
  3. Pemerintah dapat melakukan intervensi dengan membuat peraturan, menetapkan kebijakan fiskal, moneter, membantu dan mengawasi kegiatan swasta.
  4. Peran pemerintah dan sektor swasta berimbang.

Penerapan sistem ekonomi campuran akan mengurangi berbagai kelemahan dari sistem ekonomi pasar dan komando dan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Secara umum saat ini hampir tidak ada negara yang murni melaksanakan sistem ekonomi terpusat maupun pasar, yang ada adalah kecenderungan terhadap ekonomi pasar seperti Amerika, Hongkong, dan negara–negara eropa barat yang berpaham liberal, sementara negara yang pernah menerapkan ekonomi terpusat adalah Kuba, Polandia dan Rusia yang berideologi sosialis atau komunis. Kebanyakan negara-negara menerapkan sistem ekonomi campuran seperti Perancis, Malaysia  dan Indonesia.

Namun perubahan politik dunia juga mempengaruhi sistem ekonomi, seperti halnya yang dialami Uni Soviet pada masa pemerintahan Boris Yeltsin, kehancuran komunisme juga mempengaruhi sistem ekonomi soviet,  dari sistem ekonomi terpusat (komando) mulai beralih ke arah ekonomi liberal dan mengalami berbagai perubahan positif.

  1. Sistem Ekonomi Kerakyatan

Sistem Ekonomi Kerakyatan adalah Sistem Ekonomi Nasional Indonesia yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat.

Syarat mutlak berjalannya sistem ekonomi kerakyatan yang berkeadilan sosial :

  • Berdaulat di bidang politik
  • Mandiri di bidang ekonomi
  • Berkepribadian di bidang budaya

Yang mendasari paradigma pembangunan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan sosial :

  • Penyegaran nasionalisme ekonomi melawan segala bentuk ketidakadilan sistem dan kebijakan ekonomi
  • Pendekatan pembangunan berkelanjutan yang multidisipliner dan multikultural
  • Pengkajian ulang pendidikan dan pengajaran ilmu-ilmu ekonomi dan sosial di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi

Sekilas tentang Sistem Ekonomi Kerakyatan

Bung Hatta dalam Daulat Rakyat (1931) menulis artikel berjudul Ekonomi Rakyat dalam Bahaya, sedangkan Bung Karno 3 tahun sebelumnya (Agustus 1930) dalam pembelaan di Landraad Bandung menulis nasib ekonomi rakyat sebagai berikut:

“Ekonomi Rakyat oleh sistem monopoli disempitkan, sama sekali didesak dan dipadamkan (Soekarno, Indonesia Menggugat, 1930: 31)”

Jika kita mengacu pada Pancasila dasar negara atau pada ketentuan pasal 33 UUD 1945, maka memang ada kata kerakyatan tetapi harus tidak dijadikan sekedar kata sifatyang berarti merakyat. Kata kerakyatan sebagaimana bunyi sila ke-4 Pancasila harus ditulis lengkap yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang artinya tidak lain adalah demokrasi ala Indonesia.

Jadi ekonomi kerakyatan adalah (sistem) ekonomi yang demokratis. Pengertian demokrasi ekonomi atau (sistem) ekonomi yang demokratis termuat lengkap dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi:

“Produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlahyang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaanyang sesuai dengan itu ialah koperasi.

Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang! Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang-orang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasinya.

Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang-seorang.

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Memang sangat disayangkan bahwa penjelasan tentang demokrasi ekonomi ini sekarang sudah tidak ada lagi karena seluruh penjelasan UUD 1945 diputuskan MPR untuk dihilangkan dengan alasan naif, yang sulit kita terima, yaitu “di negara negara lain tidak ada UUD atau konstitusi yang memakai penjelasan.

Tujuan yang diharapkan dari penerapan Sistem Ekonomi Kerakyatan:

  1. Membangun Indonesia yang berdikiari secara ekonomi, berdaulat secara politik, dan berkepribadian yang berkebudayaan.
  2. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.
  3. Mendorong pemerataan pendapatan rakyat.
  4. Meningkatkan efisiensi perekonomian secara nasional.

LIMA HAL POKOK YANG HARUS SEGERA DIPERJUANGKAN AGAR SISTEM EKONOMI KERAKYATAN TIDAK HANYA MENJADI WACANA SAJA:

  • Peningkatan disiplin pengeluaran anggaran dengan tujuan utama memerangi praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam segala bentuknya.
  • Penghapusan monopoli melalui penyelenggaraan mekanisme persaingan yang berkeadilan (fair competition).
  • Peningkatan alokasi sumber-sumber penerimaan negara kepada pemerintah daerah.
  • Penguasaan dan redistribusi pemilikan lahan pertanian kepada petani penggarap.
  • Pembaharuan UU Koperasi dan pendirian koperasi-koperasi “ sejati” dalam berbagai bidan usaha dan kegiatan. Yang perlu dicermati, peningkatan kesejahteraan rakyat dalam konteks ekonomi kerakyatan tidak didasarkan pada paradigma lokomatif, melainkan pada paradigma fondasi.

Kelebihan dan Kekurangan Sistem Ekonomi Komando

Berikut dibawah ini terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi komando, antara lain:

1. Kelebihan Sistem Ekonomi Komando

Berikut dibawah ini terdapat beberapa kelebihan sistem ekonomi komando, antara lain:

  1. Pemerintah mudah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian harga-harga barang dan jasa di pasar.
  2. Pemerintah dapat dengan mudah mengendalikan masalah ekonomi seperti inflasi, pengangguran, dan lain-lain.
  3. Kondisi ekonomi negara cenderung lebih stabil.
  4. Kesenjangan sosial di masyarakat dapat diminimalisir.
  5. Pemerintah dapat mewujudkan pemerataan pendapatan warganya.
  6. Negara dengan sistem ekonomi komando jarang mengalami krisis ekonomi.
  7. Pemerintah dapat dengan mudah melakukan dan mengontrol aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi di masyarakat.

2. Kekurangan Sistem Ekonomi Komando

Berikut dibawah ini terdapat beberapa kekurangan sistem ekonomi komando, antara lain:

  • Pemerintah tidak mengakui adanya hak individual.
  • Pemerintah cenderung memonopoli semua hal yang berhubungan dengan perekonomian sehingga dapat merugikan warga negaranya.
  • Negara yang menganut sistem ekonomi Komando umumnya memiliki pertumbuhan ekonomi yang lambat.
  • Pemerintah menghambat kreativitas, inisiatif dan kreasi masyarakat sehingga masyarakat tidak termotivasi untuk maju.
  • Banyak jenis barang yang dibutuhkan tidak tersedia di pasar.
  • Sistem pasar sangat dipengaruhi oleh kualitas pemerintahannya.

Penerapan Sistem Ekonomi Komando dan Contohnya

Sistem ekonomi komando cenderung diterapkan di negara-negara yang menganut ideologi komunis atau sosialis. Walaupun dalam kenyataannya tidak ada satu negara pun di dunia ini yang menganut dan melaksanakan sistem ekonomi komando secara murni.

Contoh dari negara-negara yang menganut sistem ekonomi komando ini adalah Kuba, Uni Sovyet, negara-negara Eropa Timur sebelum era 1990-an dan China pada masa pemerintahan Mao Zedong.

Daftar Pustaka:

  1. Suroso, P C. 1994. Perekonomian Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
  2. Swasono, Sri Edi. 1985. Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi. Jakarta: Universitas Indonesia(UI-Press)
Demikian Pembahasan Tentang Sistem Ekonomi Komando: Pengertian Menurut Para Ahli, Ciri, Jenis, Kelebihan, Kekurangan, Penerapan & Contoh dari Pendidikanmu

Posting terkait: