Cara Mengatasi Inflasi

Hallo, Selamat Datang di Pendidikanmu.com, sebuah web tentang seputar pendidikan secara lengkap dan akurat. Saat ini admin pendidikanmu mau berbincang-bincang berhubungan dengan materi Cara Mengatasi Inflasi? Admin pendidikanmu akan berbincang-bincang secara detail materi ini, antara lain: pengertian menurut para ahli dan ciri.

Cara-Mengatasi-Inflasi

Pengertian Inflasi

  1. Kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan secara terus-menerus. (Boediono, 1985: 161)
  2. Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum secara terus-menerus selama periode tertentu. (Nopirin, 1990: 25)
  3. Suatu keadaan dimana terjadi senantiasa turunnya nilai uang.  (Mannullang, 1993: 83)
  4. Inflasi terjadi apabila tingkat harga-harga dan biaya-biaya umum naik, harga beras, bahan bakar, harga mobil naik, tingkat upah, harga tanah, dan semua barang-barang modal naik. (Samuelson dan Nordhaus, 1993: 293)

Inflasi mempunyai pengertian sebagai sebuah gejala kenaikan harga barang yang bersifat umum dan terus-menerus. Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga secara terus-menerus yang bersumber dari terganggunya keseimbangan antara arus uang dan barang. Dari pengertian ini, inflasi mempunyai penjelasan bahwa inflasi merupakan suatu gejala dimana banyak terjadi kenaikan harga barang yang terjadi secara sengaja ataupun secara alami yang terjadi tidak hanya di suatu tempat, melainkan diseluruh penjuru suatu negara bahkan dunia. Kenaikan harga ini berlangsung secara berkesinambungan dan bisa makin meninggi lagi harga barang tersebut jika tidak ditemukannya solusi pemecahan penyimpangan – penyimpangan yang menyebabkan terjadinya inflasi tersebut.

Perlu diingat bahwa kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi.

Faktor-faktor Penyebab Timbulnya Inflasi

Berikut ini terdapat beberapa faktor-faktor penyebab timbulnya inflasi, antara lain:

  1.  Jumlah uang beredar

Menurut sudut pandang kaum moneteris jumlah uang beredar adalah faktor utama yang di tuding sebagai penyebab timbulnya inflasi di setiap Negara berkembang, tidak terkecuali di Indonesia. Di Indonesia jumlah uang beredar ini lebih banyak diterjemahkan dalam konsep narrow money (MI). Hal ini terjadi karena masih adanya tanggapan, bahwa uang dikuasai hanya merupakan bagian dari likuiditasi perbankan. Sejak tahun 1976 presentase uang kuartal yang beredar (48,7%) lebih kecil daripada presentase jumlah uang giral yang beredar (51,3%).sehingga mengindikasikan bahwa telah terjadi proses modernisasi di sektor moneter Indonesia juga mengindikasikan bahwa semakin sulitnya proses pengendalian jumlah uang beredar di Indonesia, dan semakin meluasnya moneterisasi dalam kegiatan perekonomian subsisten, akibatnya memberikan kecenderungan meningkatnya laju inflasi. Menurut data yang dihimpun dalam Laporan Bank Dunia menunjukan laju pertumbuhan rata-rata jumlah uang beredar di Indonesia pada periode tahun 1980-1992 relatif tinggi jika dibandingkan dengan Negara-negara ASEAN lainnya (kecuali Filipina).kenaikan jumlah uang beredar di Indonesia pada tahun 1970-an sampai awal tahun 1980-an lebih disebabkan oleh pertumbuhan kredit likuiditas dan defisit anggaran belanja pemerintah. Pertumbuhan ini dapat merupakan efek langsung dari kebijakan Bank Indonesia dalam sector keuangan (terutama dalam hal penurunan reserve requirement)

  1. Defisit Anggaran Belanja Pemerintah

Seperti halnya yang umum terjadi pada Negara berkembang, anggaran belanja pemerintah Indonesia pun sebenarnya mengalami defisit, meskipun Indonesia menganut prinsip anggaran berimbang. Defisitnya anggaran belanja ini banyak sekali disebabkan oleh hal-hal yang menyangkut keterangan struktural ekonomi Indonesia, yang acap kali menimbulkan kesenjangan antara kemauan dan kemampuan untuk membangun. Selama pemerintahan Orde lama defisit anggaran belanja ini acapkali di biaya dari dalam negeri dengan cara melakukan pencetakan uang baru, mengingat orientasi kebijaksanaan pembangunan ekonomi yang inward looking policy, sehingga menyebabkan tekanan inflasi yang hebat, tetapi sejak era Orde Baru, defisit anggaran belanja ini di tutup dengan pinjaman luar negeri yang nampaknya relatif aman terhadap tekanan inflasi.

Dalam era pemerintahan Orde baru, kebutuhan terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi yang telah dicanangkan sejak Pembangunan Jangka Panjang, menyebabkan kebutuhan dana untuk melakukan pembangunan sangat besar. Dengan mengingat bahwa potensi mobilisasi dana pembangunan dari masyarakat (baik dari sektor tabungan masyarakat maupun pendapatan pajak) di dalam negeri pada saat itu yang sangat terbatas (belum berkembang), juga kemampuan sector swasta yang terbatas dalam melakukan pembangunan, menyebabkan pemerintah harus berperan sebagai motor pembangunan. Hal ini menyebabkan pos pengeluaran APBN menjadi lebih besar daripada penerimaan rutin. Artinya, peran pengeluaran pemerintah dalam investasi tidak dapat di imbangi dengan penerimaan, sehingga menimbulkan kesenjangan antara pengeluaran dan penerimaan Negara, atau dapat dikatakan telah defisit struktural dalam keuangan Negara.

Pada saat terjadinya oil booming, era tahun 70-an, pendapatan pemerintah di sector migas meningkat pesat, sehingga jumlah uang primer pun semakin meningkat. Hal ini menyebabkan kemampuan pemerintah untuk berekspansi investasi di dalam negeri semakin meningkat. Dengan kondisi tingkat pertumbuhan produksi domestic yang relatif lebih lamban akibat kapasitas produksi nasional yang masih berada dalam keadaan under-employment, peningkatan permintaan (investasi) pemerintah menyebabkan terjadi relokasi sumberdaya dari masyarakat ke pemerintah, seperti yang terkonsep dalam analisis Keynes tentang inflasi. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya tekanan inflasi. Tetapi, sejak berubahnya orientasi ekspor Indonesia ke komoditi non migas, sejalan dengan merosotnya harga minyak bumi di pasar ekspor (sejak 1982), menyebabkan kemampuan pemerinntah untuk membiayai pembangunan nasional semakin berkurang pula, sehingga pemerintah tidak dapat lagi mempertahankan posisinya sebagai penggerak (motor) pembangunan. Dengan kondisi seperti ini, menyebabkan secara bertahap peran sebagai penggerak utama pembangunan nasional, dengan demikian sumber tekanan inflasi pun beralih dari pemerintah ke non pemerintah (swasta). Tekanan inflasi pada periode ini lebih di sebabkan oleh meningkatnya tingkat agresifitas sektor swasta dalam melakukan ekspansi usaha, yang didukung oleh perkembangan sektor perbankan yang semakin ekspansif pula. Dengan kondisi sumberdaya modal domestic yang masih saja relatif terbatas, maka pinjaman luar negeri yang sifatnya komersial maupun non komersial pun semakin meningkat. Peran pemerintah ini dapat dimaklumi karena kemampuan swasta nasional dalam pembangunan infrastruktur ekonomi masih sangat terbatas.

Penyebab Inflasi, dapat dibagi menjadi :

  1. Demand Side Inflation, yaitu disebabkan oleh kenaikan permintaan agregat yang melebihi kenaikan penawaran agregat
  2. Supply Side Inflation, yaitu disebabkan oleh kenaikan penawaran agregat yang melebihi permintaan agregat
  3. Demand Supply Inflation, yaiti inflasi yang disebabkan oleh kombinasi antara kenaikan permintaan agregat yang kemudian diikuti oleh kenaikan penawaran agregat,sehingga harga menjadi meningkat lebih tinggi
  4. Supressed Inflation atau Inflasi yang ditutup-tutupi, yaitu inflasi yang pada suatu waktu akan timbul dan menunjukkan dirinya karena harga-harga resmi semakin tidak relevan dalam kenyataan.

Cara Mengatasi Inflasi

Berikut ini terdapat beberapa cara mengatasi inflasi, antara lain:

1. Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah sehubungan dengan upaya mengendalikan peredaran uang. Salah satu tujuan kebijakan moneter adalah menciptakan dan menjaga stabilitas harga. Sehubungan dengan upaya untuk mengendalikan laju inflasi kebijakan moneter, yang dilaksanakan sebagai berikut:

  •  Operasi pasar terbuka

Transaksi pasar terbuka adalah langkah kebijakan moneter yang dilakukan melalui penjualan atau pembelian sekuritas di pasar uang.  Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Sertifikat Bank Indonesia adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai alat pengakuan hutang jangka pendek dengan sistem diskonto.

  • Kebijakan Diskon

Kebijakan Diskonto, kebijakan yang diterapkan dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga pinjaman yang dibayarkan oleh bank komersial kepada Bank Indonesia. Ketika diskon meningkat, biaya pinjaman dari Bank Indonesia meningkat, mengurangi keinginan bank komersial untuk meminjam. Kebijakan ini mempengaruhi penentuan tingkat suku bunga pinjaman bank komersial yang diberikan kepada bank umum.

  •  Cadangan minimum

Cadangan minimum, Kebijakan cadangan minimum berkaitan dengan penentuan cadangan likuiditas bank umum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Arahan ini mempengaruhi peredaran uang. Jika Anda ingin menambah jumlah uang beredar, Bank Indonesia mengurangi cadangan minimum untuk bank umum. Kebijakan ini mendorong bank komersial untuk meminjamkan sejumlah besar kredit. Sebaliknya, Bank Indonesia dapat meningkatkan cadangan kas minimum bank umum jika Anda ingin mengurangi jumlah uang beredar.

  •  Kredit Selektif

Kredit selektif. Kebijakan kredit selektif mengacu pada upaya untuk mengurangi pasokan uang dengan memperketat pinjaman. Sehubungan dengan upaya ini, Bank Indonesia dapat memperketat kondisi kredit, yaitu karakter, kemampuan, jaminan, modal, dan kondisi ekonomi. Keberadaan kebijakan ini didasarkan pada keinginan bank umum dan komersial untuk meminjam uang.

2. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diterapkan untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini berkaitan dengan penggunaan pajak dan pengeluaran pemerintah untuk mencapai tujuan. Kebijakan pajak untuk memerangi inflasi adalah sebagai berikut.

  • Peraturan pengeluaran pemerintah

Peraturan pengeluaran pemerintah, Kebijakan ini memungkinkan pemerintah untuk mengontrol pengeluarannya sehingga ekonomi tetap stabil. Pemerintah dapat menunda atau mengurangi pengeluaran sehingga jumlah uang beredar berkurang.

  • Peningkatan tarif pajak

Peningkatan tarif pajak dimaksudkan untuk mengurangi jumlah uang beredar, karena sebagian dari pendapatan publik diberikan kepada negara dalam bentuk pajak. Sebagai hasil dari kebijakan ini, daya beli masyarakat berkurang sehingga inflasi dapat dikendalikan.

3. Kebijakan Nonmoneter dan Nonfiskal

Selain kebijakan moneter dan fiskal, pemerintah menetapkan kebijakan non-moneter dan non-fiskal sehubungan dengan mengatasi inflasi. Arahan mengatur hal-hal berikut:

  • Peningkatan produksi

Peningkatan produksi, kegiatan produksi dapat ditingkatkan melalui investasi tambahan, subsidi, pengurangan tarif ekspor dan perlindungan perusahaan. Peningkatan produksi ketika sejumlah besar uang tidak menyebabkan inflasi. Namun, peningkatan produksi meningkatkan kinerja ekonomi suatu negara.

  •  Kebijakan pengupahan

Kebijakan pengupahan, kebijakan ini terkait dengan kenaikan tarif pajak penghasilan. Peningkatan tarif pajak penghasilan mengurangi pendapatan operasional (disposable income). Ini berarti bahwa orang akan menerima lebih sedikit pendapatan (dibawa pulang) karena kenaikan tarif pajak.

  • Kontrol harga

Kontrol harga, Arahan ini dimaksudkan untuk mengontrol tingkat harga yang ditetapkan oleh produsen. Dalam konsep ekonomi, produsen mencoba menghasilkan keuntungan besar dengan menaikkan harga jual.

  • Distribusi barang

Kesepakatan mengenai distribusi barang, kenaikan harga untuk beberapa kebutuhan dasar mendorong pemerintah untuk mendistribusikan atau mendistribusikan barang langsung ke publik. Pemerintah mendistribusikan barang dalam transaksi pasar di mana barang ditawarkan kepada publik yang di bawah harga pasar. Kegiatan pemerintah ini dikenal sebagai “pasar murah”.

Efek Yang Ditimbulkan Dari Inflasi

Berikut ini terdapat beberapa efek yang ditimbulkan dari inflasi, antara lain:

  1. Efek terhadap pendapatan (Equity Effect)

Efek terhadap pendapatan sifatnya tidak merata, ada yang dirugikan tetapi ada pula yang di untungkan dengan adanya Inflasi. Seseorang yang memperoleh pendapatan tetap akan dirugikan oleh adanya inflasi. Misalnya seorang yang memperoleh pendapatan tetap Rp. 500.000,00 per tahun sedang laju inflasi sebesar 10%, akan menderita kerugian penurunan pendapatan riil sebesar laju inflasi tersebut, yakni Rp.50.000,00

  1. Efek terhadap efisiensi (Efficiency Effect)

Inflasi dapat pula mengubah pola alokasi faktor-faktor produksi. Perubahan ini dapat terjadi melalui kenaikan permintaan akan berbagai macam barang yang kemudian dapat mendorong terjadinya perubahan dalam produksi beberapa barang tertentu sehingga mengakibatkan alokasi faktor produksi menjadi tidak efisien.

  1. Efek terhadap Output (Output Effect)

Dalam menganalisa kedua efek diatas (Equity dan Efficiency Effect) digunakan suatu anggapan bahwa output tetap. Hal ini dilakukan supaya dapat diketahui efek inflasi terhadap distribusi pendapatan dan efisiensi dari jumlah output tertentu tersebut.

  1. Inflasi dan Perkembangan Ekonomi.

Inflasi yang tinggi tingkatnya tidak akan menggalakan perkembangan ekonomi. Biaya yang terus menerus naik menyebabkan kegiatan produktif sangat tidak menguntungkan. Maka pemilik modal biasanya lebih suka menggunakan uangnya untuk tujuan spekulasi. Antara lain tujuan ini dicapai dengan pembeli harta-harta tetap setiap tanah, rumah dan bangunan. Oleh karena pengusaha lebih suka menjalankan kegiatan investasi yang bersifat seperti ini, investasi produktif akan berkurang dan tingkat kegiatan ekonomi menurun. Sebagai akibatnya lebih banyak pengangguran akan terwujud.

  1. Inflasi dan Kemakmuran masyarakat.

Disamping menimbulkan efek buruk di atas kegiatan ekonomi Negara, inflasi juga akan menimbulkan efek-efek berikut kepada individu masyarakat :

  1. Inflasi akan menimbulkan pendapatan riil orang-orang yang berpendapatan tetap.
  2. Inflasi akan mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang.
  3. Memperburuk pembagian kekayaan.

Demikian Pembahasan Tentang Cara Mengatasi Inflasi: Pengertian, Faktor dan Efek Timbulnya dari Pendidikanmu

Semoga Bermanfaat Bagi Para Pembaca :)

Berita Artikel Lainnya:

Posting terkait: